MUCHTAR NAIM : DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU

Ini adalah pemikiran Prof. Dr. Mochtar Naim, tentang Daerah Istimewa Minangkabau, yg di sampaikan di RantauNet.

Sumbangan Pemikiran Mochtar Naim dalam Membangun DIM

Mochtar Naim

1/12/14

MEMBANGUN DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU

Mochtar Naim

12 Januari 2014

I

NDONESIA sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia ini, yang berjejer di sepanjang Garis Khatul Istiwa di kawasan Asia Tenggara, yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan besar (Hindia dan Pasifik), dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnik dengan berbagai ragam bahasa dan budaya, dan 250 juta penduduk, mestinya diatur secara federalistik dalam bentuk NPRI (Negara Persatuan Republik Indonesia) dan bukan unitaristik NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur secara seragam dari atas sampai ke bawah seperti sekarang ini. Dengan federalisme NPRI masing2 daerah punya peluang untuk menyesuaikan diri dengan kontur ekologi dan sosial-budayanya, dan tidak seragam sama seperti di Jawa seperti selama ini. Bagaimanapun, ini adalah tolok perjuangan masa depan dari bangsa ini – dari unitarisme ke federalisme; dari NKRI ke NPRI. Negara2 tetangga seperti Malaysia saja, Thailand saja, Filipina saja, yang ukurannya jauh lebih kecil, semua adalah federalistik; apalagi Indonesia yang jauh lebih besar mestinya adalah juga federalistik. Negara2 federal di dunia ini rata2 jauh lebih stabil dan progresif dari negara2 unitaris di manapun.

            Dalam kaitan itu pula, UU tentang Desa yang baru saja disahkan di DPR RI adalah konsekuensi logis dari diteruskannya sistem unitarisme di NKRI ini, di mana sistem pemerintahan terendah di tingkat Desa diatur secara sama dan seragam untuk seluruh Indonesia seperti di Jawa. Untuk Sumatera Barat hal ini berarti balik lagi ke belakang, dari Nagari ke Desa, di zaman Orde Baru,  kembali ke Nagari, di awal Reformasi, dan sekarang kembali lagi ke Desa. Betapa habis terkurasnya energi kita untuk berbuat bolak-balik seperti ini. Makanya rakyat dan masyarakat di Sumatera Barat sekarang ini harus menyatakan “tidak” kepada pemerintah pusat, dengan tetap bertahan pada Nagari dan tidak kembali lagi ke Desa.

            Jalur yang tersedia kebetulan dibukakan oleh Pasal 18 B dari UUD1945, di mana: Ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.” Ayat (2):  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak2 tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang2.”    

Melalui bukaan ini waktunya rakyat dan masyarakat Sumatera Barat, di ranah dan di rantau, untuk bersama-sama mengajukan petisi kepada pemerintah pusat agar Sumatera Barat dengan budaya matrilineal Minangkabau yang berdasar kepada filosofi ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah) dinyatakan sebagai Daerah Istimewa seperti halnya DIY, DI Aceh Darussalam dan DI Papua.

            Dengan Daerah Istimewa Sumatera Barat atau DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) itu filosofi ABS-SBK dengan sistem sosial matrilinealnya (bukan matriarkal) yang berbasis di Nagari dan dengan sistem pemerintahan Nagari yang egaliter dan demokratis di bawah kepemimpinan TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan), yaitu Ninik Mamak, Alim-Ulama dan Cerdik Pandai) dapat berjalan bersandingan dengan sistem NKRI yang berlaku umum – artinya selagi NKRI belum lagi berubah menjadi NPRI.

            Dengan Nagari tetap berfungsi sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah di DI Sumbar atau DIM itu maka pemerintahan Nagari mempunyai fungsi ganda: formal dan non-formal. Nagari diperlakukan sama seperti Desa di Jawa, secara formal, oleh pemerintah pusat, sejalan dengan UU Desa yang baru itu, tetapi dia juga adalah unit kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya non-formal tapi fungsional efektif menurut kaidah hukum adatnya yang berlaku untuk seluruh Nagari di Sumbar. Daerah2 yang tidak berada di bawah norma budaya Minangkabau, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat saja melaksanakan sistem Desa seperti yang diinginkan oleh UU Desa itu.

            Untuk mengkoordinasikan seluruh unit kesatuan administratif pemerintahan yang bercorak Nagari itu maka logis sekali kalau Provinsi Sumatera Barat sekarang berbentuk Daerah Istimewa dengan sebutan: DIM: Daerah Istimewa Minangkabau. Nagari tentu saja berhak mengatur diri ke dalam sesuai dengan pola dasarnya yang digariskan dalam adat dan budaya Minangkabau.

            Sedikitnya Nagari akan mempunyai 4 fungsi utama, yaitu: Satu, Nagari sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan terendah seperti Desa dalam UU ttg Desa itu, tetapi dengan fungsi ganda: formal dan non-formal. Formal yang berkuasa adalah Wali Nagari yang mewakili Camat dan Bupati serta Gubernur di tingkat Nagari. Wali Nagari selaku penguasa eksekutif lalu didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) secara legislatif yang diisi oleh wakil2 dari TTS (Tungku nan Tigo Sajarangan: Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) dan dilengkapi oleh utusan Bundo Kanduang (Wanita) dan Pemuda.

            Dua, Nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan dengan menfungsikan Dubalang sebagai Ketua Keamanan Nagari serta didukung oleh para pemuda di Nagari yang berfungsi sebagai Parik Paga Nagari. Dubalang akan meminta bantuan Polisi di Kecamatan di mana diperlukan.

            Tiga, Nagari sebagai unit kesatuan ekonomi dengan menfungsikan Nagari sebagai lembaga kesatuan korporasi berbentuk Koperasi Syariah. Semua aset Nagari berbentuk tanah ulayat Nagari, sumber mata air, sungai, rimba, kebun dan kekayaan alam lainnya, serta aset2 Nagari berbentuk pasar Nagari, lebuh Nagari, mesjid, sekolah dan bangunan lain2nya, dikelola secara bersama dengan prinsip untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Nagari dengan prinsip koperasi syariah itu.

Empat, Nagari sebagai unit kesatuan adat, agama dan sosial-budaya. Apapun yang ada di Nagari diatur dengan prinsip ABS-SBK: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Adat yang tidak sejalan dengan Syarak dibuang, Al Qur’an adalah pedoman dan sumber utama dari semua norma sosial dan budaya.

            Dengan Provinsi Sumatera Barat sekarang menjadi DIM: Daerah Istimewa Minangkabau, rakyat dan masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau memasuki era akulturasi baru: Bersatunya budaya nasional Nusantara dengan budaya lokal Minangkabau yang berfungsi secara harmonis di wilayah DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). ***

 TANGGAPAN:

Maturidi Donsan

1/12/14

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pak MN dan sanak dipalanta n.a.h

Setuju jo ide pak MN, sabananyo iko ambo raso alah ide awak basamo urang minang baik diranah maupun dirantau.

Ambo pun maraso pasal 18B tu dasar kuat diawak minang untuak mintak menjadi Daerah Istimewa MInangkabau (DIM), kalau diliek daerah nan alah istimewa dan kusus ko seperti  DIY, DKI, ACEH dan Papua (OTSUS), juga pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B ini yang menjadi dasar kuat untuk menjadikannya istimewa atau kusus.

Daerah lain karano tak mamanuhi syarat untuak pasal 18B makonyo mereka nyaman jo NKRI.

Untuk Minangkabau dasar yang kuat ini dipunyai yaitu ps 18B.

Mudah-mudahan terbuka hati semua urang minang, yang mengaku minang, baik diranah maupun dirantau sepakat bulat untuk menyepakati  petisi agar Sumbar dijadikan DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU (DIM).

Ambo mandukuang partamo ideko pak MN, tanyo saketek pak MN,  sia jambatan awak ka pak Sayuti jo MUI Sumbar. Kalau surel sajo payah juo.

Sakitu dulu, talabiah takurang mohon maaf.

Wass,

Maturidi (L/75) Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau

Zorion

1/12/14

Sanak2 nah.
Dasar DI, bisa macam2. Namun UU masyarakat adat yg sdg digodok kini oleh DPR, harus secara eksplisit memberikan peluang hukum kpd daerah utk membangun otonomi adat & budaya lokal sebesar-besarnya sesuai kemajuan dan keaktifan budaya mereka tersebut. Kalau sudah pasif tidak perlu DI lagi. Contoh yg paling kental mungkin Aceh, yogya, maluku utara, gorontalo, bali dan nusatenggara timur. Sumatera Barat yang paling dikenal baru slogan abs-sbk, namun praktek2 dalam masyarakat sudah banyak berubah dan bergeser kepada moderenisasi zaman. Historical view memang kuat. Mungkin cara yang praktis melakukan semacam  referandum thd masyarakat sumbar baik di ranah maupun di rantau utk perubahan status DI, sehingga pusat tidak bisa menolak. Konsekuensinya anggaran pembangunan adat & budaya ditanggung PAD sendiri. Mungkin Bali & Yogya tidak akan kesulitan membangun adat dan budaya mereka krn PAD yg cukup besar. Jadi plus minus selalu ada. Terserah kita.

Salam,
Zorion Anas, 58, Padang

Maturidi Donsan

1/13/14

Nakan ZA  dan sanak di palanta n.a..h.

Ide referendum  untuk pilih Daerah Istimewa atau tetap  Sumbar, ambo sangek setuju.
Kita tak usah gentar dengan ancaman tak akan dapat APBN untuk biaya nagari dsb.

Kalau di sabalah lurah dengan perangkatnyo bisa di SK kan,  kanapo Kapalo nagari nan sabananyo labiah tinggi dari lurah jo parangkatnyo  sarato  jorong tak bisa di SK kan. Itu semua tergantung perjuangan kito dan caro kito mambangu Sumbar ke depan.

Kalau kito ikuti pola pembangunan Jakarta, Bandung,  Surabaya, apolagi Bal nan salamoko dianggap maju, hancur minang. Biarkanlah minang hidup nyaman dengan pola hidup bersama budaya ABS SBK. Belakangan ini kan budaya minang ini yang diganggu dan malah mau dihabiskan.

Ok setju  referendum kalau memang itu yang dikehendaki rakyat minang tapi harus fair, jangan campur tagan orang luar.

Wass,

Maturidi (L/75) Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau  .

Syaf Al

1/13/14

Maaf mak maturidi, ambo cuma manyolo snek sajo, kalau lurah tu pns, kalau walinagari kan diganti-ganti sesuai periodenyo. Makonyo ndak bisa di-sk sarupo pns.

Salam

Syaf/50, bogor

Maturidi Donsan

1/13/14

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Io  memang, kiniko untuak wali nagari ko hanyo dari DAU 2 jt/ bln, jorong 750.000. bln

kalau bisa walinagari ko nan labiah tinggi sabananyo dari desa atau lurah di daerah lain harus nyo dibari labiah gadang dari desa atau lurah ditampek lain tu.

Apo ko  2 juta/bln tu untuk walinagari lah wajar, mukasuik ambo SK nyo dai pusat.siapopun nan jadi wali nagari Samo jo DPR, kiniko SK nyo dari daerah sajo, tapi tolong juo nakan Syaf Al cek. mungkin juo ambo salah

Tarimo kasih nakan.

Wass,

Maturidi (L/75) Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau

Alhaqir

1/13/14

Kanda Syaf Al.

Kalailah DIM nanti, mako Datuak Pucuak lah nan ka jadi Wali Nagori nanti, saumua hiduik atau sampai bagonti.

Anak kamanakan jo tanah ulayat dan nagori nan ka manggaji.

Insya Allah
Sangenek,

Wassalam,
Anwardjambak 45+,
Mudiak Pyk, kanakan Dt Rajo Malano(Maulana),
"Maminteh Sabalun Hanyuik....!!!
Sent from my BlackBerry® smartphone powered by U Mobile

Maturidi Donsan

1/15/14

وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ

Nakan Anwar Djambak, nakan Syaf Al dan sanak di palanta n.a.h

Ambo ulang posting nakan Anwar Djambak (ADj) :

 “Kanda Syaf Al.

Kalailah DIM nanti, mako Datuak Pucuak lah nan ka jadi Wali Nagori nanti, saumua hiduik atau sampai bagonti.
Anak kamanakan jo tanah ulayat dan nagori nan ka manggaji.
Insya Allah

Sangenek,”

 Kalau alah jadi DIM  ambo raso indak kasarupo itu do nakan ADJ, sabalum tahun 1916 di Sumbar io banyak nan takah tu, 1916 kateh alah banyak parubahan, dibabarapo nagari  nan bapangkek Malin,  Penghulu, Manti, Dubalang alah tagak samo tinggi duduak sama randah dalam nagari,  urang-urang ko bisa jadi wali nagari. Wali nagari indak tapaku kasorang urang tapi baganti-ganti indak saumua hiduik.

Gaji wali nagari dari PAD nagari mungkin didaerah lain ado variasi, wakatu itu mungkin baru uang hasil pasar, uang adat dsb, indak anak kamanakan jo tanah ulayat nan manggaji do. Datang orde baru struktur barubah sampai orde reformasi, sesudah reformasi wali nagari dapek tunjangan dari DAU.

Kalau memang alah jadi DIM tantu disasuaikan, baalo diurang DIY, Aceh dll nanjaleh wali nagari di DIM labiah gadang dari sagalo hal dibandiangkan desa di daerah lain, kalau di daerah lain bisa di SK kan kanapo diawak tidak. Harus di SK kan juo sarupo DPR, terserahlah siapo nan kajadi walinagari.

Wass,

Maturidi (L75/) Talang, Solok, Kutianyia, Duri Riau

Ralat Assalamualaikum, bahaso arabnyo pindah-pindah ketikannyo, pado hal kopi-paste, maaf.

nan tapek":

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Maturidi (L/75)